Mengapa Kebijakan Pendidikan Perlu Menjadi Bagian dari Percakapan Kebijakan Nasional

Oleh : Rahayu Rizky 

[OPINI] Kebijakan pendidikan seringkali dipandang sebagai persoalan sektoral; sesuatu yang berkaitan dengan ruang kelas, kurikulum, guru, sekolah, dan perguruan tinggi. Namun, semakin saya mempelajari kebijakan pendidikan, semakin sulit bagi saya untuk menarik batas tersebut.

Apa yang terjadi di ruang kelas dibentuk oleh berbagai keputusan yang dibuat jauh di luar ruang kelas. Kurikulum mencerminkan prioritas nasional. Pendidikan memengaruhi mobilitas sosial dan ketimpangan. Sekolah turut membentuk cara generasi muda memahami kewargaan dan masyarakat. Pada tingkat nasional, pendidikan berkontribusi terhadap keterampilan, produktivitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangguhan masyarakat.

Karena itu, kebijakan pendidikan tidak semata-mata berbicara tentang bagaimana kita mengajar. Kebijakan pendidikan juga berbicara tentang masyarakat dan negara seperti apa yang ingin kita bangun.

Perspektif ini semakin relevan bagi saya setelah saya terpilih sebagai Founding Associate School of Thought, Batch One, di The Kertanegara Institute (sebuah inisiatif yang terhubung dengan warisan intelektual mendiang Prof. Soemitro Djojohadikusumo). Program ini memberi saya kesempatan untuk terlibat dalam pertanyaan-pertanyaan kebijakan strategis yang melampaui batas-batas pendidikan serta menempatkan latar belakang akademik saya dalam dialog dengan persoalan tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional yang lebih luas.

Pengalaman tersebut menjadi semakin bermakna ketika kami melakukan kunjungan ke Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Berinteraksi dalam lingkungan kebijakan strategis mendorong saya untuk kembali memikirkan posisi pendidikan dalam percakapan mengenai strategi nasional Indonesia.

Pendidikan Sudah Menjadi Isu Pembangunan Nasional 

Argumen bahwa pendidikan perlu menjadi bagian dari pembahasan kebijakan strategis bukan sekadar persoalan akademik. Perencanaan pembangunan Indonesia sendiri semakin menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari transformasi jangka panjang negara.

RPJPN 2025–2045 mengidentifikasi daya saing sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan jangka panjang Indonesia, sementara RPJMN 2025–2029 berfokus pada penguatan fondasi transformasi nasional. Target jangka panjang pemerintah mencakup peningkatan Indeks Modal Manusia Indonesia menjadi 0,73 pada 2045.

Bappenas juga menempatkan pembangunan modal manusia sebagai fondasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Agenda transformasi pendidikannya mencakup perluasan pendidikan wajib, penguatan pendidikan tinggi dan lulusan STEM, serta peningkatan tata kelola guru.

Prioritas tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sudah terhubung dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi apakah pendidikan bersifat strategis, melainkan seberapa strategis kita memandang kebijakan pendidikan.

Jika modal manusia menjadi bagian penting dari transformasi nasional, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan ekonomi, perubahan teknologi, pergeseran demografi, dan kebijakan sosial.

Dari Ruang Kelas hingga Ketahanan Nasional 

Pengalaman saya di Lemhannas semakin menegaskan dimensi lain dari hubungan tersebut: pendidikan berkaitan dengan ketahanan nasional.

Lemhannas menekankan peran guru dan pembangunan sumber daya manusia dalam memperkuat ketahanan nasional. Gubernur Lemhannas, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, juga menyoroti peran strategis pendidikan dan guru dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia.

Hal ini penting karena ketahanan nasional sering kali dibahas melalui bahasa pertahanan, geopolitik, kekuatan ekonomi, teknologi, atau keamanan. Namun, di balik berbagai kapasitas tersebut terdapat manusia.

Siapa yang mengembangkan para peneliti, insinyur, guru, pembuat kebijakan, wirausahawan, dan aparatur publik yang menopang institusi?

Siapa yang membangun kapasitas untuk beradaptasi ketika masyarakat menghadapi disrupsi teknologi, ekonomi, atau geopolitik?

Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Diskusi Lemhannas pada 2025 mengenai transformasi pendidikan juga mengaitkan pendidikan dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan menekankan pentingnya ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, akuntabel, dan berbasis data.

Bagi saya, hal ini melahirkan implikasi kebijakan yang penting: pendidikan tidak seharusnya baru masuk ke dalam percakapan strategis setelah prioritas nasional ditetapkan. Pendidikan perlu menjadi bagian dari percakapan tersebut sejak awal.

Namun, Pendidikan Tidak Dapat Direduksi Menjadi Modal Manusia Semata 

Pada saat yang sama, membawa pendidikan ke dalam strategi nasional tidak berarti mereduksi pendidikan hanya sebagai instrumen untuk pertumbuhan ekonomi atau daya saing.

Di sinilah para akademisi dan peneliti pendidikan memiliki peran penting.

Diskusi kebijakan secara alamiah banyak menekankan hasil yang dapat diukur: produktivitas, keterampilan, inovasi, daya saing, dan bonus demografi. Semua itu merupakan perhatian yang sah. Namun, pendidikan juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui indikator ekonomi.

Warga negara seperti apa yang seharusnya dibentuk melalui pendidikan?

Pengetahuan siapa yang direpresentasikan dalam kurikulum?

Bagaimana kebijakan memengaruhi komunitas yang berbeda?

Apa yang terjadi ketika prioritas nasional berhadapan dengan realitas lokal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar solusi teknis. Pertanyaan tersebut membutuhkan kajian kritis.

Di sinilah kebijakan pendidikan juga beririsan dengan ilmu politik dan kebijakan publik. Kebijakan tidak berjalan dalam ruang hampa. Kebijakan diimplementasikan melalui institusi, aktor, sumber daya, kepentingan yang beragam, dan gagasan yang saling berkompetisi. Memahami dinamika tersebut memungkinkan kita tidak hanya melihat apakah suatu kebijakan berhasil, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut bekerja, untuk siapa, dan dengan konsekuensi seperti apa.

Dari Riset Akademik menuju Keterlibatan Kebijakan 

Menjadi bagian dari School of Thought Kertanegara Institute karena itu memperluas cara saya memahami peran sebagai akademisi kebijakan pendidikan. Pendidikan doktoral yang saya jalani melatih saya untuk mengkaji bukti, institusi, tata kelola, dan implementasi kebijakan. Memasuki lingkungan kebijakan strategis yang lebih luas mendorong saya untuk menghubungkan berbagai pertanyaan tersebut dengan arah pembangunan Indonesia yang lebih besar.

Pengalaman di Lemhannas mengingatkan saya bahwa batas antara kebijakan pendidikan, kebijakan publik, dan strategi nasional jauh lebih cair daripada yang mungkin terlihat pada awalnya.

Bagi saya, menjadi akademisi pendidikan tidak berarti hanya berpikir tentang pendidikan. Hal itu berarti memahami lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan strategis tempat pendidikan beroperasi serta mempertanyakan bagaimana riset dapat berkontribusi secara bermakna dalam berbagai percakapan tersebut.

Pendidikan mungkin bermula di ruang kelas, tetapi konsekuensinya melampaui ruang tersebut.

Jika Indonesia serius membangun kapasitas manusia yang dibutuhkan untuk mencapai visi 2045, kebijakan pendidikan tidak dapat tetap menjadi percakapan yang hanya terbatas pada sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan perlu menjadi bagian penting dari percakapan kebijakan nasional.*

Penulis: Rahayu Rizky, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan saat ini sedang menempuh studi doktoral di bidang Kebijakan Pendidikan di Universitas Islam Internasional Indonesia. 

Editor : Latifah

*Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan karya penulis. Seluruh isi, pandangan, interpretasi, dan informasi yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab atas pandangan atau pendapat yang terdapat dalam tulisan, di luar proses penyuntingan yang dilakukan untuk kepentingan publikasi.