Merapatkan Barisan untuk Kemaslahatan Jama’ah dan Jam’iyah Nahdlatul Ulama

Oleh : Moh Taqiyuddin Saleh

[OPINI] Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang baru saja usai. Layaknya sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan berbagai ide dan gagasan, tentu saja pascakegiatan ini tidak serta-merta adem ayem. Riak-riak suara dari berbagai kalangan seperti desas-desus dan saling sindir masih terasa di lingkungan jama’ah nahdliyyin. Isu politik uang, pengkondisian, dan tarik-menarik kepentingan antar-kubu masih ramai diperbincangkan.

Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Nahdliyin, saya turut menaruh perhatian terhadap kondisi ini. NU sudah memasuki abad kedua, saatnya kita dewasa menyikapi berbagai situasi dan dinamika di dalam jam’iyah. Tentu kita sudah familiar dengan arti Nahdlatul Ulama, yakni kebangkitan para ulama. Hal itu menandakan bahwa organisasi ini merupakan wadah bagi orang-orang yang berilmu dan tentu saja ini berimplikasi pada keberagaman pendapat dan sudut pandang di dalam NU. Di saat yang demikian, pendapat siapa yang paling benar jika semua orang merasa pendapatnya benar?

Sungguh ironi yang cukup menggelitik. NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang sangat besar, justru sering terjebak dalam pusaran konflik internal. Padahal jika kita menengok pada sejarah panjang perjuangan bangsa ini, NU dikenal dengan kemampuannya menjadi simpul pemersatu yang humanis. Dengan keberagaman jamaah NU, Jam’iyah ini ibarat kereta api yang memiliki banyak gerbong sepaket dengan para penumpang di dalamnya. Para Kiai yang menjadi panutan bagi para jamaah ibarat gerbong yang membawa para penumpang. Jika satu gerbong lepas dari rangkaian kereta, secara otomatis penumpang di dalamnya juga akan menjauh dari rangkaian kereta.

Sebagai mahasiswa internasional di Tiongkok, saya belajar bahwa kekuatan sebuah negara besar seperti Tiongkok tidak lahir dari kesempurnaan pemerintah atau partai yang memimpinnya. Ia lahir dari kemampuan untuk membangun kolaborasi antara pemerintah dan rakyat. Di berbagai forum konferensi internasional di Tiongkok, seringkali saya mendengar testimoni bahwa kemajuan di Tiongkok adalah berkat kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah membuat kebijakan untuk kemaslahatan rakyat, sementara rakyat bekerjasama untuk mendukung program pemerintah agar mewujudkan kemakmuran bagi mereka.

Fenomena tersebut perlu ditiru di dalam Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Para pihak yang telah dipilih untuk mengemban amanah dalam menahkhodai kapal besar ini harus betul-betul memikirkan nasib jamaah. 

Sebaliknya, jamaah perlu introspeksi diri pasca muktamar yang baru saja kita lakukan. Ketika sudah diputuskan hasil muktamar, maka harus legowo menerima setiap keputusan dari forum tersebut. Liu Yanli, seorang profesor di Tiongkok, pernah menyampaikan pengalamannya diajak bergabung untuk membentuk partai baru, di luar partai yang selama ini menaunginya. Ia menolak dengan tegas, beralasan bahwa membentuk entitas baru hanyalah bentuk kekecewaan yang hasilnya belum tentu lebih baik dari apa yang telah dilakukan. Menurutnya, lebih baik memperbaiki yang sudah ada, daripada membangun yang baru.

Saya tidak sedang membandingkan sistem politik, dan saya juga tidak mengajak kita untuk mengadopsi cara pandang di luar konteks NU. Yang hendak saya garis bawahi adalah esensi loyalitas dan komitmen untuk memperbaiki dari dalam. Sebuah sikap yang seharusnya juga kita terapkan dalam konteks jam'iyah. Organisasi yang dibangun oleh para muassis dengan penuh perjuangan, seharusnya kita rawat, bukan kita tinggalkan karena kekecewaan sesaat.

Kekuatan NU terletak pada jaringan kiai dan pesantren yang menjalar hingga ke pelosok desa. Jaringan ini menjadi struktur sosial yang telah terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai gelombang perubahan. Namun perlu kita sadari bersama, struktur sebesar apa pun akan kehilangan maknanya jika energi di dalamnya tercerai-berai karena persaingan yang tidak sehat. Sebagaimana dalam teori aksi kolektif, keberhasilan sebuah gerakan sosial sangat ditentukan oleh kapasitas para anggotanya untuk mengesampingkan kepentingan jangka pendek demi tujuan jangka panjang yang lebih besar.

Clifford Geertz (1985) mengajarkan kita sesuatu yang penting melalui tipologi santri, abangan, dan priyayi. Meskipun tipologi ini sering diperdebatkan dan tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas masyarakat Jawa, ia mengingatkan kita pada satu fakta mendasar, yakni masyarakat NU bukanlah sebuah komunitas yang homogen. Di dalam tubuh NU terdapat berbagai orientasi, kepentingan dan cara pandang. Geertz menunjukkan bahwa di dalam satu komunitas yang sama terdapat varian budaya yang berbeda dan perbedaan itu bukanlah kelemahan, melainkan realitas sosiologis yang harus dikelola secara bijaksana. NU sebagai jam'iyah yang lahir dari rahim masyarakat pedesaan, sejatinya adalah wadah bagi semua kalangan. Muktamar yang baru saja usai, dengan segala silang pendapat dan tarik-menarik kepentingan, adalah cermin dari dinamika tersebut. Perbedaan adalah fitrah. Hal yang sering kali menjadi persoalan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita biarkan perbedaan itu menjadi api yang membakar tali persaudaraan, ataukah kita jadikan ia sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh?

Pertanyaan ini menjadi penting karena NU sebagai organisasi yang tumbuh dari akar rumput, memiliki tanggung jawab besar untuk memberdayakan jamaahnya. Pemberdayaan dalam pengertian yang sesungguhnya bukanlah sekadar memberikan bantuan atau program-program top-down. Ia adalah proses memfasilitasi masyarakat untuk menemukan kekuatan mereka sendiri agar menyadari bahwa mereka bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek yang mampu menentukan arah perubahan. Dengan demikian mereka dapat diajak bersama-sama berbaris untuk membawa kemaslahatan bagi mereka sendiri juga memajukan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.*

Penulis: Moh Taqiyuddin Saleh, mahasiswa doktoral di China Agricultural University bidang Development Studies/Rural Sociology dan Wakil Sekretaris PCINU Tiongkok. Ia merupakan alumni UNU Yogyakarta dan lulusan pascasarjana China Agricultural University bidang Rural Development and Management Studies dengan fokus Agrarian Transformation. 

Editor : Latifah

*Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan karya penulis. Seluruh isi, pandangan, interpretasi, dan informasi yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab atas pandangan atau pendapat yang terdapat dalam tulisan, di luar proses penyuntingan yang dilakukan untuk kepentingan publikasi.