UNU Jogja turut mendukung PBNU dalam mengupayakan agar Islam tetap relevan di tengah peradaban baru yang penuh disrupsi saat ini. Salah satunya dengan menggelar Halaqah Fiqh Peradaban bertema “Fiqh Siyasah dan Realitas Peradaban Baru” di limasan kampus Lowanu, Selasa (20/12).
Dalam acara gelaran Ponpes Mahasiswa dan Fakultas Dirasah Islamiyah UNU Jogja ini, dipaparkan pentingnya fiqh siyasah saat ini. Katib Syuriah PBNU, Hilmy Muhammad, menjelaskan bahwa sedari awal umat Islam meyakni adanya kebangsaan Islam tanpa batasan teritorial. “Sesama muslim itu seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, seakan seluruh badan itu sakit,” kata dia.
Namun, setelah peradaban berkembang dan lahir negara-negara bangsa, muncul kegalauan dan masalah
seperti di Timur Tengah. “Untung Indonesia dirintis dengan baik, ada Pancasila dan UUD 1945,” kata
anggota DPD RI ini.
Dengan kondisi itu, NU memiliki rumusan bahwa cinta pada Tanah Air adalah cinta yang khusus.
Sementara negeri-negeri Islam dicintai secara umum. “Ini rumusan tengah. Kita tidak meniadakan sama
sekali batasan geografis seperti kekhilafahan,” tuturnya.
Adapun Wakil Katib Syuriah PWNU DIY Jazilus Sakhok menjelaskan, fikih yang tidak mampu menjawab
persoalan umat akan menimbulkan anggapan bahwa Islam tidak berkembang. “Ini dapat memicu
sekularisme seperti ketika sekularisme terjadi di Barat karena ketidakpercayaan terhadap tokoh agama,”
kata Dekan Fakultas Dirasah Islamiyah UNU Jogja tersebut.
Sementara itu, Katib Syuriah PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali menjelaskan prinsip as-siyasah dalam Islam
sebagai tindakan yang membawa lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadahan
—atau kemudaratan yang membawa kerusakan. “As-siyasah dapat dilakukan sekalipun nabi tidak
mencontohkan dan wahyu tidak diturunkan,” ujarnya. (Reporter : Arina, Manajemen 2020)
