Masalah stunting merupakan isu bersama yang menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk kampus. UNU Jogja pun berkomitmen menjadikan stunting sebagai isu prioritas dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) “Penajaman Strategi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting” di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis-Jumat, 16-17 Maret 2023.
Agenda ini digelar Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (Pusdeka), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogja.
Rektor UNU Jogja Widya Priyahita menjelaskan selama dua hari FGD membahas dinamika penanganan stunting, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Hal itu kemudian menjadi bekal untuk merumuskan rekomendasi dan mendorong lahirnya sejumlah komitmen dari para pemangku kepentingan.
Pertama, PW NU DIY dan PW Muhammadiyah DIY selaku perwakilan elemen masyarakat sipil berkomitmen untuk mengaktivasi jaringan kerja di level cabang dan ranting untuk terlibat dalam percepatan penanganan stunting di DIY.
“UNU Yogyakarta juga berkomitmen untuk menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu isu prioritas dalam implementasi tri-darma PT,” kata Rektor.
Selain itu, UNU Jogja mendorong lahirnya jaringan kerja perguruan tinggi di DIY untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stunting di DIY.
“Kami juga mendorong lahirnya jaringan kerja PTNU se-Indonesia untuk bersinergi dan berbagi peran dalam upaya percepatan penanganan stuntin dan ikut mengembangkan knowledge management system atas praktik penanganan stunting di Indonesia,” tuturnya.
Ia menjelaskan peserta FGD berkomitmen untuk menyuarakan lebih luas pentingnya isu stunting sekaligus mengajak multi-pihak untuk bersinergi dan meningkatkan peran sertanya dalam percepatan penanganan stunting di Indonesia.
“Sebagaimana tema FGD, diharapkan forum ini dapat menajamkan strategi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia khususnya di DIY,” katanya.
Kepala Pusdeka UNU Jogja, Rindang Farihah, menambahkan pihaknya mengapresiasi berbagai inovasi penanganan stunting di Bantul dan Gunungkidul.
“Tantangan penanganan stunting akan selalu ada, seperti susahnya akses dan medan yang mempengaruhi layanan penanganan stunting seperti terjadi di Gunungkidul,” ujarnya.
Adapun Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, KH. Imam Aziz, mengingatkan 5 pilar penting dalam penanganan stunting.
Kelimanya adalah komitmen dan visi kepemimpinan; komunikasi perubahan perilaku;
konvergensi intervensi spesifik dan sensitif; peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset & inovasi. “Melalui 5 pilar ini, pemerintah menargetkan stunting turun 14 persen pada 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kantor Sekretariat Wapres (Setwapres), Suprayoga Hadi, menyatakan Jogja dapat menjadi contoh daerah yang menangani stunting melalui pendekatan kultural.
“Pendekatan kultural ini dapat mengubah mindset masyarakat yang selama ini turut berkontribusi sebagai penyebab stunting. Mengubah mindset ini tidak mudah,” katanya.
FGD ini juga dihadiri Kepala BKKBN DIY, perwakilan Kementerian Agama, serta jajaran pemerintah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Selain itu, hadir pula kepala desa, akademisi, perwakilan NU dan Muhammadiyah, Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) DIY, serta kader posyandu. Semua peserta FGD sepakat untuk bersama-sama bergerak menurunkan angka stunting di DIY.
