UNU Jogja menjadi tuan rumah agenda “Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) and Implementation of Agreement (IA) Berbasis Joint Resources antar-UPPS di LLDIKTI V”, Jumat (27/9). Agenda ini diadakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Kemendikbud Ristek dan dihadiri para dekan dan kaprodi perguruan tinggi swasta (PTS) di DIY selaku unit pengelola program studi (UPPS) yang sepakat menjalin kerja sama.
Dalam sambutannya mewakili Rektor, CEO UNU Jogja Enterprise Fajar Kelana menyatakan agenda ini memiliki makna penting dalam mempererat silaturahmi dan kolaborasi antar-kampus.
“Kolaborasi juga merupakan napas dan jiwa UNU Jogja yang dituangkan dalam salah satu 5 Go Strategy kami, yaitu Go Collaborative,” ujar Fajar.
Fajar mengungkapkan, sebagai kampus baru yang berdiri pada 2017, UNU Jogja memiliki tantangan tersendiri dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti dalam pengadaan interior, operasionalisasi kampus, dan magang mahasiswa.
“Ini kami buka-bukaan saja. Kampus baru sulit berkompetisi dengan PTN dan PTS yang sudah lama dan establish. Jadi kami menempuh jalur afirmasi dengan sowan langsung atau jemput bola ke berbagai pihak. Alhamdulillah, dari 14 MoU pada 2022, saat ini sudah ada 280 kerja sama dengan institusi dan perusahaan,” katanya.
Adapun Ketua LLDIKTI Wilayah V Setyabudi Indartono berharap agenda ini berjalan lancar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas PTS di bawah naungan LLDikti Wilayah V. Agenda penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk kerja sama yang lebih masif.
“Target kita mempunyai strategi untuk melakukan lompatan-lompatan signifikan. Harapannya dalam empat tahun ke depan, terdapat prodi-prodi unggulan dan meningkat akreditasinya. Output tridharma perguruan tinggi juga menjadi lebih baik,” paparnya.
Selain itu, ia juga mengatakan agenda LLDikti V digelar secara bergiliran di berbagai PTS sebagai ajang silaturahmi dan melihat perkembangan tiap kampus, termasuk penyelenggaraan di UNU Jogja ini. “Kemarin saya sempat berbincang dengan Mas Rektor UNU Jogja. Ternyata strategi leapfrogging ini klop dengan pemikiran Mas Rektor,” katanya.
Dalam paparan materinya, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) DIY Fathul Wahid menjelaskan peran UPPS dalam penerapan kerja sama terkait akreditasi PTS mencakup pertimbangan kualitas, kuantitas, dan bidang kerja sama.
“Tapi kerja sama ini bukan untuk akreditasi semata,” ujar Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) ini.Fathul juga mengakui banyaknya tantangan dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Mulai dari perbedaan visi-misi, persoalan birokrasi dan regulasi, keterbatasan sumber daya, problem keberlanjutan dan komitmen, hingga kesenjangan teknologi dan kapasitas.
“Namun prinsipnya, ketika satu pintu tertutup, pintu kerja sama lain akan terbuka,” tandasnya.Adapun Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) DIY Teguh Wijono Budi Prasetijo memberi sorotan terhadap banyaknya prodi PTS yang terpaksa tutup karena minimnya peminat.
“Prodi tersebut dianggap jadi beban. Padahal prodi ini bisa saja rintisan atau cikal bakal kampus tersebut. Ini memprihatinkan,” kata Teguh.
Untuk itu, kampus harus berinovasi terutama dalam melakukan promosi. UPPS harus berperan layaknya strategic business unit di perusahaan. “UPPS harus merumuskan branding terhadap prodi untuk menarik minat masyarakat. Ini harus dipikirkan,” ucapnya.
Agenda ini dipungkasi dengan pelaksanaan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama atau MoA dan IA oleh ratusan kaprodi dan dekan selaku UPPS. Lebih dari 80 PTS di DIY di bawah naungan LLDIKTI V yang terlibat dalam kesepakatan UPPS antar-kampus ini.
Dalam kesempatan ini, UPPS di bawah Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Industri Halal, dan Fakultas Ekonomi menandatangani kerja sama dengan UPPS dari kampus-kampus lain di DIY. [Arif]
