Hadapi Wajib Halal Oktober, UNU Jogja Perkuat Tata Kelola Pendampingan Sertifikasi Halal

Yogyakarta, Indonesia – Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Jogja) terus memperkuat tata kelola pendampingan sertifikasi halal melalui LP3H Halal Center. Penguatan tersebut dilakukan di tengah semakin dekatnya pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 serta meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan sertifikasi halal melalui skema self declare.

Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi halal self declare tahun anggaran 2026 yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI (BPJPH RI) di LP3H Halal Center UNU Jogja, Kamis (6/8). Bagi UNU Jogja, monitoring tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi aspek tata kelola yang masih perlu diperkuat.

Kepala UPT Halal Center UNU Jogja, Dr. Fahmaninda Listiyani, B.Ecs. (Hons.), M.P.E., mengatakan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan sertifikasi halal self declare berjalan sesuai ketentuan.

“Monitoring ini menjadi bagian penting bagi kami untuk mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi self declare, termasuk bagaimana pembinaan dan pengendalian terhadap P3H berjalan. Catatan dari proses monitoring ini akan menjadi bahan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan,” ujarnya.

Dalam monitoring tersebut, sejumlah aspek tata kelola LP3H menjadi perhatian. Aspek yang dievaluasi meliputi pembinaan LP3H terhadap Pendamping Proses Produk Halal (P3H), verifikator LP3H, pembayaran invoice, data P3H, hingga pengendalian pendampingan P3H oleh LP3H.

Baca juga : Mahasiswa Studi Islam Interdisipliner UNU Jogja Dampingi Puluhan UMK DIY Raih Sertifikat Halal melalui Mata Kuliah Halal Lifestyle

Menurut Fahmaninda, aspek-aspek tersebut saling berkaitan dalam memastikan proses pendampingan sertifikasi halal berjalan secara tertib. Penguatan tata kelola diperlukan agar P3H dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membantu pelaku usaha memenuhi proses sertifikasi halal melalui skema self declare.

“Penguatan tata kelola ini penting agar proses pendampingan dapat berjalan secara terarah dan sesuai prosedur. Bagi kami, monitoring juga menjadi kesempatan untuk melihat bagian mana yang masih perlu diperkuat,” katanya.

Penguatan pendampingan tersebut semakin relevan dengan semakin dekatnya pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026. Dalam situasi tersebut, keberadaan pendamping yang mampu menjalankan proses secara terarah menjadi penting agar pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan sertifikasi halal sesuai ketentuan.

Di sisi lain, keterbatasan kuota sertifikasi halal gratis turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Halal Center UNU Jogja bersama Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH RI membahas kondisi kuota yang semakin terbatas, terutama menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober.

A. Saubari dari Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH RI menyampaikan adanya kemungkinan penambahan kuota sertifikasi halal gratis. Namun, penambahan kuota tersebut masih bergantung pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang memerlukan persetujuan.

Baca juga : Mutiara Azzahra Tzabitah Zain Ababil, Mahasiswi Tuli Prodi Teknologi Hasil Pertanian UNU Jogja Raih Juara Harapan I Turnamen Futsal Tuli Antar Klub 2026

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi Halal Center UNU Jogja karena kebutuhan pelaku usaha terhadap akses sertifikasi halal gratis masih ada. Di tengah keterbatasan kuota, para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) didorong untuk mengoptimalkan pendampingan dan memanfaatkan kuota sertifikasi halal gratis yang masih tersedia.

Fahmaninda mengatakan Halal Center UNU Jogja terus mendorong optimalisasi kuota yang tersedia dengan memperkuat koordinasi dan pendampingan P3H. Langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan memperoleh sertifikasi halal melalui skema self declare.

“Kami tentu berharap kuota sertifikasi halal gratis dapat terus tersedia, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang dapat memperoleh pendampingan dan memenuhi kewajiban sertifikasi halal,” katanya.

Bagi UNU Jogja, penguatan LP3H tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif. Halal Center juga terus mendorong peningkatan kualitas pendampingan agar keberadaan LP3H dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus mendukung penguatan ekosistem halal.

Melalui penguatan tata kelola, pembinaan P3H, pengelolaan data, serta pengendalian proses pendampingan, UNU Jogja berkomitmen memastikan layanan sertifikasi halal dapat berjalan secara efektif dan terarah. Langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi UNU Jogja dalam mendukung pelaku usaha menghadapi pemberlakuan Wajib Halal Oktober sekaligus memperkuat ekosistem halal. [Latifah]