Merawat Asa (1)

Oleh : Dr. Abdul Ghoffar, M.B.A  

[OPINI] Ketika pada awalnya kita menyusun proposal pendirian UNU Yogyakarta, beberapa program studi (prodi) yang dirancang kita kelompokkan ke dalam beberapa klaster: Kesehatan, Pertanian/Pangan, Pendidikan, Ekonomi, dan Teknik. Klaster Keislaman belum kita munculkan karena proposal pendirian universitas ketika itu kita ajukan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi.

Untuk prodi-prodi dalam klaster Pertanian, Pendidikan, Ekonomi, dan Teknik, alhamdulillah seluruhnya lolos verifikasi dan mendapatkan persetujuan. Sementara untuk klaster Kesehatan, ketika itu kita mengajukan dua prodi, yaitu Farmasi dan Kesehatan Lingkungan. Hanya Farmasi yang diterima. Untuk Kesehatan Lingkungan, kita berhadapan dengan kebijakan moratorium di bidang kesehatan sehingga prodi tersebut belum dapat dibuka.

Lalu, mengapa sejak awal kita tidak langsung mengajukan Prodi Kedokteran?

Kita memahami bahwa untuk membuka Prodi Kedokteran terdapat persyaratan yang tidak ringan. Salah satunya adalah status akreditasi institusi yang harus sudah unggul. Sementara ketika itu kita baru berada pada tahap mengajukan pendirian universitas. Karena itu, secara regulasi, tidak mungkin kita langsung mengajukan Prodi Kedokteran dan berharap dapat diterima.

Di samping itu, kita juga menyadari bahwa persyaratan pembukaan Prodi Kedokteran sangat kompleks dan membutuhkan kesiapan yang jauh lebih besar. Karena itu, sejak awal kita memilih untuk menyiapkan semacam road map menuju lahirnya Fakultas Kedokteran. Salah satunya adalah dengan membangun rumpun Health Sciences terlebih dahulu. Alhamdulillah, saat ini UNU Yogyakarta telah memiliki Prodi Farmasi.

Keinginan kita untuk memiliki Fakultas Kedokteran bukan semata-mata karena animo masyarakat terhadap prodi ini sangat tinggi. Bukan pula karena Prodi Kedokteran dipandang mampu menjadi sumber pendapatan bagi kampus. Dan bukan hanya karena adanya dorongan dari jamaah Nahdliyin yang menginginkan agar UNU Yogyakarta memiliki Fakultas Kedokteran.

Ada alasan yang lebih mendasar yang selama ini kita diskusikan.

Kita melihat kenyataan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan distribusi dokter yang belum merata. Ketersediaan dokter masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, sementara banyak daerah lain, terutama daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan, masih mengalami kekurangan tenaga dokter.

Menurut saya, persoalan ini akan sulit diatasi jika pola penyiapan dokter masih sepenuhnya berjalan sebagaimana mekanisme yang ada sekarang. Pendidikan kedokteran berlangsung dalam mekanisme pasar: peminatnya sangat besar sehingga persaingan masuk menjadi sangat ketat, sementara biaya pendidikan juga sangat mahal. Akibatnya, akses untuk menjadi dokter lebih mudah dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial cukup.

Dalam situasi seperti itu, kita juga akan menghadapi persoalan ketika berharap para lulusan dokter kemudian bersedia mengabdi di daerah-daerah yang secara ekonomi dan fasilitas mungkin belum terlalu menjanjikan. Bagaimanapun, seorang dokter juga memiliki pertimbangan mengenai masa depan, lingkungan kerja, pengembangan karier, dan tentu saja return of investment dari biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.

Karena itu, kita berpikir perlu dikembangkan model yang berbeda: Socially Accountable Medical School.

Model ini menempatkan kebutuhan kesehatan masyarakat sebagai salah satu dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Fakultas Kedokteran tidak hanya bertugas menghasilkan dokter, tetapi sejak awal membangun ekosistem yang menghubungkan:

kebutuhan dokter daerah → rekrutmen putra daerah → pendidikan kedokteran → pendidikan klinik di daerah → kelulusan → kembali bekerja di daerah.

Sederhana saja gagasan utamanya:

“Mendidik Putra Daerah, Mengabdi untuk Daerah.”

Dalam model ini, UNU Yogyakarta dapat membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah yang memiliki kekurangan dokter. Pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan dokter, merekrut putra-putri daerah, memberikan beasiswa atau dukungan pembiayaan pendidikan, dan kemudian bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNU Yogyakarta dalam proses pendidikannya.

Mahasiswa menjalani pendidikan akademik kedokteran di UNU Yogyakarta. Setelah menyelesaikan tahap akademik, pendidikan profesi dokter dapat dikembangkan melalui jejaring rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan yang memenuhi persyaratan, termasuk rumah sakit daerah dan Puskesmas di wilayah mitra.

Setelah menyelesaikan pendidikan, uji kompetensi, registrasi, dan seluruh persyaratan profesi sesuai ketentuan yang berlaku, para lulusan diarahkan untuk kembali bekerja di daerah asal atau daerah yang sejak awal menjadi mitra.

Dengan demikian, investasi pemerintah daerah dalam pendidikan dokter tidak berhenti pada pemberian beasiswa. Ia menjadi bagian dari sebuah talent pipeline dokter daerah yang dirancang secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Kedokteran UNU Yogyakarta kelak diharapkan bukan sekadar menjadi institusi pendidikan kedokteran baru. Lebih dari itu, ia diharapkan tumbuh menjadi pusat pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Cita-cita ini tentu tidak ringan. Tetapi setiap cita-cita besar memang harus dirawat dengan kesabaran, kesungguhan, dan ikhtiar yang terus-menerus.

Untuk saat ini, kita menyiapkan apa yang memang harus disiapkan. Membangun fondasi, memperkuat institusi, mengembangkan rumpun ilmu kesehatan, dan memastikan bahwa ketika kesempatan itu datang, kita benar-benar siap.

Insya Allah, begitu akreditasi institusi kita mencapai status unggul, kita akan segera mengajukan Prodi Kedokteran.

Semoga ikhtiar kecil ini kelak menjadi bagian dari ikhtiar yang lebih besar: menghadirkan dokter-dokter yang bukan hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki ikatan pengabdian yang kuat dengan masyarakat dan daerah yang membutuhkan.

Merawat asa, menyiapkan langkah, dan menunggu saat yang tepat untuk mewujudkannya.

Semoga Allah SWT memudahkan.

Penulis : Dr. Abdul Ghoffar, M.B.A., saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kepesantrenan dan Transformasi Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Selain aktif sebagai akademisi, ia juga dikenal sebagai aktivis sosial dan ulama serta aktif dalam kepengurusan PWNU DIY sebagai A’wan Syuriah PWNU DIY periode 2022–2027. 

Editor : Latifah

*Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan karya penulis. Seluruh isi, pandangan, interpretasi, dan informasi yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab atas pandangan atau pendapat yang terdapat dalam tulisan, di luar proses penyuntingan yang dilakukan untuk kepentingan publikasi.