Prodi Agribisnis UNU Jogja Dorong Mahasiswa Pahami Reforma Agraria melalui Kuliah Umum bersama Prof. Jamhari

Yogyakarta, Indonesia — Program Studi (Prodi) Agribisnis UNU Jogja terus mendorong mahasiswa untuk memperdalam literasi reforma agraria sebagai bagian penting dari pembangunan pertanian berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kuliah umum bersama Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Jamhari, S.P., M.P.

Kuliah umum bertajuk “Ekonomi Pertanian dalam Reforma Agraria: Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Nasional” ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Agribisnis dan berlangsung di Ruang The Forum Kampus UNU Yogyakarta, Rabu (3/12).

Ketua Prodi Agribisnis, Nur Saudah Al Arifa D., S.T.P., M.Sc., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen prodi dalam memperkuat literasi agraria sekaligus kemampuan analitis mahasiswa.

“Kami menyadari bahwa pemahaman tentang ekonomi pertanian dalam konteks reforma agraria merupakan bekal strategis bagi mahasiswa agar mampu merancang solusi inovatif bagi kesejahteraan petani dan pembangunan sistem pangan nasional yang tangguh,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Prodi Agribisnis untuk terus menghadirkan forum akademik yang inspiratif, relevan, dan konstruktif dalam rangka mencetak lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta peka terhadap isu-isu strategis pembangunan pertanian Indonesia.

Reforma Agraria sebagai Pondasi Pembangunan Pertanian

Dalam paparannya, Prof. Jamhari menekankan pentingnya reforma agraria sebagai pondasi utama bagi terwujudnya pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ketimpangan struktur penguasaan tanah yang telah berlangsung sejak masa kolonial menjadi akar berbagai persoalan agraria, mulai dari kemiskinan pedesaan, rendahnya produktivitas pertanian, konflik sumber daya, hingga rapuhnya ketahanan pangan nasional.

“Reforma agraria bukan sekadar distribusi tanah. Ini adalah upaya besar untuk menata ulang keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mengangkat kesejahteraan petani,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Jamhari menguraikan sejarah panjang kebijakan agraria Indonesia, mulai dari masa pra-Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, lahirnya UUPA 1960, hingga dinamika era Reformasi 1998 yang kembali mengangkat isu pemerataan akses tanah sebagai agenda nasional. Menurutnya, kebangkitan isu agraria pada era reformasi menjadi fondasi lahirnya Agenda Reforma Agraria Nasional yang dimulai pada 2016 dan berlanjut hingga saat ini sebagai implementasi paling komprehensif sejak UUPA diberlakukan.

Agenda tersebut mencakup dua program utama, yaitu redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektare yang berasal dari tanah negara tidak produktif, tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, serta tanah eks-HGU. Selain itu, terdapat program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare yang memberikan hak kelola hutan selama 35 tahun kepada masyarakat melalui berbagai skema, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan.

Ia menegaskan bahwa kedua program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemerataan akses lahan, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan melalui pendampingan, legalitas aset, akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan. Upaya ini diyakini mampu memperkuat kapasitas petani, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, sekaligus mendukung rehabilitasi ekosistem dan pengembangan sistem pangan berbasis agroforestri.

Kegiatan kuliah umum berlangsung secara dinamis dan interaktif. Para mahasiswa mengajukan beragam pertanyaan kritis, mulai dari efektivitas pelaksanaan TORA, mekanisme penyelesaian konflik agraria, hingga peluang generasi muda dalam membangun usaha tani modern di tengah dinamika kebijakan. Diskusi ini membuka ruang refleksi mendalam mengenai keterkaitan antara reforma agraria, ekonomi pertanian, dan ketahanan pangan nasional. [Latifah]