UNU Jogja dan LazisNU DIY Bekali UMKM Pengetahuan Legalitas dan Pembiayaan Usaha

Yogyakarta, Indonesia - Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Jogja) melalui Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Laboratorium Sosial (Labsos) bersama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LazisNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membekali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pengetahuan mengenai legalitas dan pembiayaan usaha melalui Pelatihan Inkubasi Bisnis sesi ketiga.

Pelatihan bertema “Legalitas dan Pembiayaan Usaha” tersebut diikuti para pelaku UMKM penerima program inkubasi bisnis dan berlangsung di Kaktus Caffe Place, Depok, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (8/8). 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya UNU Jogja dan LazisNU DIY memperkuat kapasitas pelaku UMKM agar tidak hanya mampu menjalankan usaha, tetapi juga memahami aspek legalitas, pengelolaan keuangan, serta akses terhadap pembiayaan usaha.

Dalam sambutan, Ketua LazisNU DIY, Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak., mengingatkan pelaku usaha agar memiliki kesadaran dalam mengelola keuangan dan tidak menganggap seluruh uang yang berada di tangan sebagai uang yang bebas digunakan.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan membedakan antara uang palsu dan “kepalsuan uang”.

Baca juga : UNU Jogja Dorong Penguatan Mutu melalui Workshop SPMI Menuju Akreditasi Unggul

“Kalau uang palsu saya kira semuanya sudah jelas. Tetapi kalau kepalsuan uang itu kita perlu lebih berhati-hati, karena uangnya memang benar adanya, tetapi uang itu bukan milik kita sepenuhnya,” ujar Dinik.

Menurut dia, setidaknya terdapat tiga kondisi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Pertama, uang yang sebagian merupakan hak orang lain. Kedua, uang milik atau berasal dari pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, uang milik sendiri yang perlu dibedakan antara bagian untuk kebutuhan saat ini dan bagian yang dipersiapkan untuk masa depan.

“Jadi, uang yang ada di tangan kita tidak serta-merta semuanya bisa kita anggap sebagai uang yang bebas digunakan. Ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya,” katanya.

Pelatihan tersebut menghadirkan Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K., CSCP., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Moch. Ichwan Fadkur Rizza, Marketing Officer Bank BPD Syariah DIY.

Galuh menyampaikan materi mengenai legalitas usaha. Ia menjelaskan legalitas menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha atau naik kelas.

Menurutnya, setiap jenis usaha memiliki ketentuan legalitas yang berbeda sehingga pelaku usaha perlu memahami dokumen dan perizinan yang sesuai dengan bidang usahanya.

Salah satu legalitas yang penting dimiliki pelaku usaha ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT untuk usaha pangan. Kepemilikan legalitas tersebut dapat menjadi bagian dari kesiapan usaha dalam mengakses berbagai program pembiayaan, pelatihan, pendampingan, maupun bantuan.

Baca juga : Hadapi Wajib Halal Oktober, UNU Jogja Perkuat Tata Kelola Pendampingan Sertifikasi Halal

“Kalau pelaku usaha ingin naik kelas, legalitas tidak bisa dianggap sebagai urusan administratif semata. Legalitas menjadi bagian dari kesiapan usaha untuk berkembang dan mengakses berbagai peluang,” jelas Galuh.

Sementara itu, Moch. Ichwan Fadkur Rizza memberikan materi mengenai pembiayaan usaha dari perbankan. Ia memaparkan berbagai persyaratan dan produk pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku usaha.

Salah seorang peserta, Sri Lestari, menilai pelatihan tersebut memberikan pengetahuan yang dapat langsung diterapkan dalam menjalankan usaha.

“Acara ini bagus sekali. Saya mendapatkan penjelasan yang baik sekali mengenai bagaimana UMKM bisa membuat QRIS sebagai metode pembayaran usaha,” ujar Sri.

Pelaku usaha katering tersebut juga mengaku terbantu dengan penjelasan mengenai legalitas dan standar usaha, termasuk pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Materinya detail dan mudah dimengerti. Saya sebagai pelaku usaha catering jadi lebih paham bahwa aspek seperti SLHS juga penting untuk diperhatikan,” katanya.

Sri mengapresiasi dukungan UNU Jogja dan LazisNU DIY yang menurutnya tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh bantuan, pembiayaan, dan pendampingan.

“Saya merasa marem dan puas, karena sebagai UMKM merasa diperhatikan dan dibantu untuk mengembangkan usaha, harus thimik-thimik,” ungkapnya.

Ia berharap program pendampingan bagi UMKM dapat terus dikembangkan, terutama dalam membantu pelaku usaha memahami mekanisme akses permodalan maupun hibah.

Menurutnya, sebagian pelaku usaha masih membutuhkan dukungan untuk bangkit dan mengembangkan kembali usahanya, tetapi belum memahami mekanisme serta alur untuk mengakses berbagai sumber pembiayaan.

Pelatihan Inkubasi Bisnis UNU Jogja dan LazisNU DIY tersebut diharapkan menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, khususnya dalam memperkuat legalitas dan membuka akses terhadap pembiayaan usaha.

Dengan penguatan tersebut, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. [Latifah]